London, Sketsa.id – Hongaria memasuki babak politik baru. Perdana Menteri Viktor Orban, sekutu dekat Benjamin Netanyahu dan Donald Trump, resmi kehilangan kekuasaan setelah 16 tahun memimpin. Partai Fidesz yang dipimpinnya tertinggal dari partai oposisi Tisza pimpinan Peter Magyar dalam pemilu yang berlangsung ketat, hasilnya diumumkan pada Minggu (12/4/2026).
Kekalahan ini bukan sekadar pergantian kekuasaan di Hongaria, tetapi juga pukulan telak bagi Netanyahu. Selama masa jabatannya, Orban menjadi salah satu sekutu paling setia Israel di Uni Eropa. Ia menggambarkan Tel Aviv sebagai mitra strategis dan ideologis, serta berulang kali menggunakan hak veto Hongaria untuk memblokir pernyataan dan sanksi yang menargetkan Israel.
Kini, para pejabat Israel dilaporkan khawatir. Surat kabar Israel Yedioth Ahronoth menyebut bahwa Tel Aviv memantau pemilu ini dengan cermat. Kekalahan Orban disebut dapat menghilangkan benteng perlindungan terakhir Israel di blok 27 negara Eropa.
Peter Magyar, yang dipandang lebih selaras dengan posisi Eropa pada umumnya, dapat mengakhiri penggunaan hak veto Hongaria. Hal ini memungkinkan Uni Eropa mengambil tindakan lebih terpadu, termasuk kritik terhadap perluasan pemukiman ilegal, kekerasan pemukim, dan agresi militer Israel.
Kekalahan Orban juga menjadi kemunduran bagi Trump, yang secara terbuka mendukung Orban selama kampanye. Beberapa hari sebelum pemungutan suara, Trump mendesak pemilih Hongaria untuk mendukung “sahabat sejatinya” dan berjanji akan menggunakan kekuatan ekonomi penuh AS untuk membantu Hongaria jika Orban menang. Magyar mengkritik keras komentar tersebut, mengecam Washington karena mencampuri urusan internal Hongaria.
Sementara itu, Kedutaan Besar Iran di Hongaria mengutuk kunjungan Netanyahu ke negara Eropa tersebut meskipun ada surat perintah penangkapan ICC atas kejahatan perang di Gaza. Iran menekankan bahwa rezim Netanyahu adalah ancaman bagi perdamaian dunia dan harus dipenjara atas kekejaman yang dilakukan di wilayah yang terkepung.
Para analis memperingatkan bahwa perubahan kebijakan mungkin terbatas dibandingkan dengan posisi negara seperti Spanyol atau Irlandia. Sikap negara-negara Uni Eropa yang lebih besar, termasuk Jerman dan Italia, dapat terus membatasi langkah-langkah yang lebih tegas di seluruh blok. (*)
