Samarinda, Sketsa.id – Rencana renovasi rumah jabatan serta ruang kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dengan anggaran Rp25 miliar menuai sorotan publik. Di tengah gencarnya efisiensi anggaran, proyek ini dinilai sejumlah pihak kontraproduktif dengan semangat penghematan.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa renovasi dilakukan karena kondisi rumah jabatan yang sudah puluhan tahun tidak ditempati dan membutuhkan perbaikan di berbagai bagian. “Rumah jabatan ini puluhan tahun tidak ditempati. Tentu banyak yang harus dibenahi,” ujar Rudy saat ditemui di Kantor Gubernur, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, proses penganggaran telah melalui tahapan yang sesuai prosedur. Pembahasan dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), DPRD, hingga akhirnya mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. “Yang jelas semuanya sesuai SOP. Dianggarkan, dibahas bersama TAPD, DPRD, dan disetujui Kemendagri,” tegasnya.

Rudy juga memastikan bahwa pelaksanaan proyek ini mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia menjamin penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. “Intinya transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Meski demikian, sejumlah elemen masyarakat masih mendorong pemerintah untuk membuka rincian anggaran secara lebih detail, termasuk spesifikasi pekerjaan, tahapan pelaksanaan, serta dasar perhitungan biaya yang digunakan. Menanggapi hal itu, Rudy menyarankan agar informasi teknis lebih lanjut dapat dikonfirmasi langsung ke tim terkait. “Teknisnya bisa ditanyakan ke tim TAPD,” pungkasnya. (cc)