Samarinda, Sketsa.id – Di tengah sorotan tajam publik dan tuntutan aksi mahasiswa, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya buka suara terkait isu dinasti politik dan dugaan nepotisme di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim. Dalam konferensi pers di Hotel Claro Pandurata, Kamis (23/4/2026), ia membantah keras tuduhan tersebut, bahkan membandingkan situasinya dengan Presiden Prabowo Subianto yang turut melibatkan adiknya, Hashim Djojohadikusumo, dalam pemerintahan.
Saat ditanya mengenai konflik kepentingan akibat keberadaan kerabatnya di kursi-kursi strategis, Rudy menjawab dengan pernyataan yang kontroversial. Salah satu sorotan utama adalah penunjukan adik kandung Rudy, Hijrah Mas’ud, sebagai Wakil Ketua I Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kaltim. Ia menegaskan bahwa posisi tersebut merupakan hak prerogatif kepala daerah, sebagaimana presiden memiliki staf khusus dan menteri. “Sama halnya dengan saya sebagai kepala daerah yang memilih tim ahli Gubernur Kaltim. Tentu, akan menunjuk orang-orang yang bisa bekerja dan berkomunikasi baik dengan saya,” tuturnya. Ia juga mengklaim bahwa posisi Hijrah tidak memiliki kewenangan strategis dalam struktur pemerintahan, hanya bertugas mengawal percepatan program pembangunan.
Selain itu, Rudy juga menyinggun terkait Pimpinan Kadin Kaltim yang dijabat oleh keponakannya yang baru berusia 23 tahun, Putri Amanda Nurramadhani.
“Kadin tidak ada kaitannya dengan Pemprov. Mereka memiliki AD/ART sendiri. Saya bukan orang Kadin, dan gubernur maupun perangkat daerah tidak punya hak suara di sana,” tegasnya. Ia memandang bahwa figur muda yang memimpin Kadin adalah potensi daerah yang bisa berkembang hingga level nasional, bukan sebagai indikasi intervensi politik.
Jejaring Kekuasaan Klan Mas’ud
Publik terus menyoroti fenomena “Dinasti Kaltim” karena sejumlah anggota keluarga besar Gubernur menempati posisi vital. Berikut adalah komposisi kekuasaan ini mencakup:
- Hasanuddin Mas’ud (Kakak): Ketua DPRD Kaltim
- Rahmad Mas’ud (Kakak): Wali Kota Balikpapan
- Syarifah Suraidah (Istri): Anggota DPR RI
- Syahariah Mas’ud (Kakak): Anggota DPRD Kaltim
- Hijrah Mas’ud (Adik): Wakil Ketua TGUPP Kaltim
- Putri Amanda Nurramadhani (Keponakan): Ketua Kadin Kaltim
Untuk diketahui, Aliansi Rakyat Kaltim yang menggelar aksi 21 April lalu memasukkan isu nepotisme sebagai salah satu tuntutan utama dalam pakta integritas yang ditandatangani DPRD Kaltim. Pakta tersebut menuntut DPRD agar melakukan fungsi pengawasan secara total, termasuk mengusut dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkaran kekuasaan. (cc)
