Samarinda, Sketsa.id – Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman, Hiththan Hersya Putra, menyayangkan sikap Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang dinilai tidak pernah merespons tantangan debat terbuka yang diajukan mahasiswa pasca aksi 23 Februari lalu. Menurutnya, berbagai upaya komunikasi telah dilakukan, namun hingga kini tak kunjung ada jawaban memuaskan.
Hiththan menjelaskan bahwa tantangan debat terbuka sudah disampaikan jauh sebelum aksi digelar, bahkan diulang saat aksi berlangsung. Dalam video yang beredar, gubernur sempat menyatakan kesiapan dan keberanian untuk berdebat. Namun setelah aksi usai, tidak ada tindak lanjut nyata.
“Surat sudah kami kirim, kami follow up seminggu sekali, bahkan kami sampaikan bukti di kolom komentar Instagram Pak Gubernur. Tapi sampai hari ini tidak ada jawaban,” ujar Hiththan, Rabu (6/5/2026)sore.
Pernah ada upaya mengubah format dari debat menjadi diskusi, namun mahasiswa tetap menginginkan debat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas berbagai persoalan di Kaltim. “Debat adalah cara paling mudah bagi gubernur untuk mempertanggungjawabkan pernyataan dan kebijakannya. Argumentasi dan alasannya harus bisa dipertahankan,” tegasnya.
Bantah Tuduhan Hoaks
Terkait pernyataan Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim yang menyebut bahwa acara debat terbuka yang berlangsung di Teras Samarinda dan mendatangkan Tiyo Nugroho Presiden BEM UGM serta ada tangtangan debat terbuka dengan Gubernur adalah hoaks, Hiththan menegaskan bahwa tuduhan itu dapat diuji kebenarannya jika debat benar-benar terjadi.
“Kalau memang dirasa hoaks, silakan dilaporkan. Tapi yang jelas, kami sudah berkali-kali mengirim surat dan buktinya ada. Momen debat inilah yang bisa membuktikan mana yang benar dan mana yang tidak,” katanya.
Meski pesimis gubernur akan hadir, Hiththan menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa tidak akan berhenti di sini. “Aksi berjilid-jilid akan terus kami lakukan. Ini bukan akhir,” tegasnya.
Hak Angket DPRD Kaltim Jadi Harapan Baru
Mengenai pengesahan hak angket oleh DPRD Kaltim yang disetujui 6 dari 7 fraksi, Hiththan berharap proses pemeriksaan melalui hak angket bisa berjalan dengan baik. “Setidaknya proses pemeriksaannya dulu harus berjalan. Apapun hasilnya, kami ingin semua persoalan terbuka di forum itu,” pungkasnya.
Dengan sikap kritis yang terus diusung, mahasiswa Unmul optimis bahwa suara mereka akan tetap didengar meskipun jalur debat terbuka dengan gubernur belum membuahkan hasil. (cc)
