Kutai Kartanegara, Sketsa.id – Bantuan cadangan pangan bagi petani yang mengalami gagal panen di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tidak bisa langsung disalurkan berdasarkan laporan kerugian semata. Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kukar akan melakukan verifikasi berlapis untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar terdampak.
Kepala Dinas Ketapang Kukar Ananias mengatakan, proses pendataan dilakukan bersama pemerintah desa atau kelurahan serta penyuluh pertanian. Langkah tersebut diperlukan agar bantuan tidak salah sasaran, terutama di wilayah yang kondisi masyarakatnya beragam.
“Jadi memang ada verifikasi, validasi dari teman-teman petugas kami dengan tim dari kelurahan, desa dan dari penyuluh pertanian,” ungkapnya di Tenggarong, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, verifikasi tidak hanya melihat apakah seseorang tercatat sebagai keluarga petani. Tim juga memastikan apakah yang bersangkutan benar-benar mengalami dampak ekonomi akibat gagal panen.
Hal itu penting karena dalam satu keluarga atau lingkungan desa bisa terdapat masyarakat dengan sumber penghasilan berbeda. Ananias mencontohkan, ada anggota keluarga petani yang sudah bekerja di sektor pertambangan dan tidak mengalami perubahan pendapatan meskipun lahan milik keluarganya gagal panen.
“Kalau untuk gagal panen, kami melihat yang terdampak. Misalnya anaknya sudah bekerja di tambang, itu kami coret karena dia tidak terdampak. Penghasilannya tidak berubah walaupun gagal panen,” bebernya.
Verifikasi juga dilakukan terhadap status pengelolaan lahan. Untuk lahan yang digarap menggunakan sistem bagi hasil, pemilik dan penggarap dapat sama-sama masuk dalam pendataan karena keduanya kehilangan potensi pendapatan dari hasil panen.
Sebaliknya, untuk lahan yang disewakan, kondisi pemilik dan penggarap akan dilihat secara berbeda. Jika pembayaran sewa sudah diterima pemilik sebelum terjadi gagal panen, maka dampak kerugian berada pada pihak yang menggarap lahan.
“Kalau sistemnya sewa lahan dan sudah dibayar duluan, berarti pemilik lahan sudah menikmati hasilnya. Tinggal penggarapnya yang terdampak,” tegasnya.
Penerapan verifikasi tersebut dilakukan agar cadangan pangan pemerintah daerah benar-benar diberikan kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat gagal panen, bukan sekadar berdasarkan nama yang tercantum dalam satu kartu keluarga.
Di sisi lain, Ananias memastikan kondisi ketersediaan pangan Kukar secara makro masih aman. Dari total luasan lahan pertanian yang ada, lahan yang mengalami gagal panen akibat kondisi kekeringan sebelumnya disebut tidak sampai 10 persen.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap melakukan intervensi terhadap petani yang terdampak. Nantinya, bantuan beras akan dikemas dalam ukuran 9 kilogram per karung sebelum disalurkan.
Ananias menegaskan, setiap laporan gagal panen tetap diperiksa meskipun luas lahannya tidak besar. Pemerintah tidak ingin ada petani terdampak yang terlewat, namun di saat yang sama bantuan harus diberikan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
“Sekecil apa pun gagal panennya, itu tetap harus kita intervensi. Tapi datanya harus kita cross check ke lapangan, jangan sampai ada yang tertinggal,” tandasnya.(Adv/Diskominfo Kukar/cc)
