Tenggarong, Sketsa.id – Pemerintah Kecamatan Loa Kulu sangat berharap pembangunan kantor kecamatan terpadu di Desa Ponoragan yang hingga kini masih mangkrak dapat kembali dilanjutkan.
Kepastian kelanjutan pembangunan dinilai penting karena kondisi kantor yang digunakan saat ini dinilai belum cukup memadai untuk menunjang pelayanan masyarakat dan aktivitas administrasi pemerintahan.
Dikatakan Plt Camat Loa Kulu Khairuddinata bahwa, pembangunan kantor kecamatan tersebut sebenarnya telah berproses sejak 2014 hingga 2015. Namun, pembangunan kemudian terhenti karena adanya persoalan terkait status lahan dan efisiensi anggaran.
“Harapan kami ke depan Kantor Kecamatan Loa Kulu ini kalaupun masih dipertahankan, tentunya rehabnya juga bisa lebih memadai. Kalau yang baru, saya kira ini juga menjadi impian kami semua yang ada di Kantor Kecamatan Loa Kulu,” ungkapnya di Loa Kulu, Senin sore (9/11/2026).
Kondisi kantor kecamatan yang digunakan saat ini dirasa sudah tidak lagi proporsional untuk menunjang pelaksanaan tugas aparatur sipil negara (ASN). Selain menjalankan administrasi pemerintahan, kantor tersebut juga menjadi tempat pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Loa Kulu.
Khairuddinata menjelaskan, pembangunan gedung baru sempat berjalan sebelum akhirnya dihentikan. Salah satu persoalan yang muncul berkaitan dengan klaim atas lahan yang berada di kawasan eks Kayu Mas.
“Memang pada saat itu kendalanya ada beberapa komplain, sehingga dari pihak PU ada rasa khawatir kalau ini dilanjutkan. Kemudian ada proses penyelesaian di tingkat kabupaten, waktu itu di bagian pertanahan,” bebernya.
Seiring berjalannya waktu, persoalan tersebut kembali muncul ketika pembangunan hendak dilanjutkan. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi efisiensi anggaran sehingga pembangunan tidak kembali memperoleh anggaran untuk diteruskan.
Dijelaskannya, pembangunan kantor tersebut beberapa kali masuk dalam proses pengajuan melalui Musrenbang. Namun, kelanjutannya belum terealisasi karena persoalan status lahan yang belum sepenuhnya mendapatkan kepastian.
“Kalau memang lahan ini mempunyai bukti-bukti yang kuat terhadap klaim itu, silakan tuntut di pengadilan. Jadi kita berproses di situ, dengan tidak mengganggu jalan proses pembangunan ini,” tegasnya.
Ia berharap persoalan status lahan dapat segera mendapatkan kepastian hukum. Dengan demikian, pembangunan kantor kecamatan dapat kembali berjalan tanpa terus tertunda oleh persoalan yang sama.
Terlebih, kawasan ini sejak awal dirancang sebagai kawasan terpadu. Luas lahannya diperkirakan sekitar 4 hingga 6 hektare, yang tidak hanya diperuntukkan bagi kantor kecamatan, tetapi juga direncanakan menjadi lokasi sejumlah fasilitas pemerintahan dan keamanan.
“Konsep awalnya kan terpadu. Kantor camatnya di sini, polseknya di sini, koramilnya di sini. Kurang lebih seperti Kecamatan Loa Janan. Kita harap ini bisa dilanjutkan,” tandasnya. (Adv/Diskominfo Kukar/cc)
