Kutai Kartanegara, Sketsa.id – Aktivitas camping dan wisata malam di Pantai Tanah Merah, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar), menjadi salah satu sumber pendapatan yang kini mendapat perhatian serius. Potensi ekonomi dari aktivitas tersebut dinilai belum tergarap maksimal oleh pengelola sebelumnya.
Wakil Bupati Rendi Solihin mengungkapkan, perubahan tata kelola destinasi wisata itu memperlihatkan perbedaan mencolok pada penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya hanya berkisar Rp150 juta hingga Rp200 juta per tahun, kini sudah mencapai Rp800 juta meski belum genap satu tahun.
Menurut Rendi, peningkatan tersebut tidak terlepas dari pembenahan kepengurusan dan pengawasan aktivitas wisata. Pemerintah kini melibatkan LPM, termasuk mempertegas penjagaan pada malam hari agar seluruh aktivitas pengunjung dapat terpantau.
“Orang menginap di Tanah Merah, orang camping itu besar sekali penghasilannya. Ternyata kebocorannya juga terjadi di situ,” ungkapnya di Tenggarong, Jumat (30/10/2026).
Ia mencontohkan, saat momentum Tahun Baru, pemasukan dari tiket masuk saja bisa mencapai sekitar Rp150 juta-Rp200 juta dalam satu malam. Angka ini menunjukkan besarnya potensi ekonomi yang bisa dihasilkan sebuah destinasi wisata apabila dikelola dengan sistem penerimaan yang tertib.
Namun, Rendi mengaku masih menemukan persoalan dalam mekanisme transaksi kegiatan camping maupun penyelenggaraan acara di kawasan tersebut. Pengunjung diduga bisa bernegosiasi langsung dengan pengelola tanpa selalu mendapatkan tanda bukti pembayaran atau kuitansi.
Persoalan lain juga berkaitan dengan penerapan tiket masuk. Rendi yang tumbuh besar di Samboja mengaku sejak kecil melihat adanya perbedaan perlakuan terhadap para pengunjung. Sebagian diperbolehkan masuk secara gratis, sedangkan pengunjung lainnya dikenakan tarif.
Ia menduga praktik tersebut membuka ruang kebocoran penerimaan. Meski demikian, dugaan itu perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan sebelumnya berjalan.
“Kadang orang Kuala gratis, orang Tanjung Harapan gratis, orang kelurahan sekitar gratis, tapi ada juga yang bayar. Kita tidak tahu variabelnya apa, apakah keluarga atau kedekatan,” bebernya.
Di sisi lain, pemerintah telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp8 miliar untuk membenahi kawasan Pantai Tanah Merah. Perbaikan jalan menuju lokasi hingga pembangunan fasilitas umum menjadi bagian dari investasi tersebut.
Rendi menilai, besarnya dukungan APBD tersebut seharusnya berbanding lurus dengan penerimaan yang kembali kepada pemerintah. Sebab, PAD dari sektor wisata dapat menjadi sumber pembiayaan untuk melanjutkan pembangunan fasilitas dan infrastruktur.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan penerimaan sebelumnya yang hanya berkisar Rp150 juta-Rp200 juta per tahun. Dengan capaian sekarang, menurutnya, Pantai Tanah Merah punya peluang memberikan kontribusi jauh lebih besar bagi keuangan daerah.
“Kalau kita tahu setiap tahun bisa lebih dari Rp1 miliar kembali ke Kukar, pasti kita mau bangun yang lain lagi. Aspal, fasilitas, dan lainnya bisa terus diperbaiki,” katanya.
Selain Tanah Merah, sejumlah destinasi wisata lain di Kukar juga menjadi perhatian. Rendi ingin pemerintah daerah memiliki perhitungan terperinci mengenai potensi pemasukan setiap objek wisata, sehingga kontribusinya terhadap PAD dapat diketahui secara jelas.
“Silakan teman-teman Inspektorat dicek di sana. Kalau memang terjadi kesalahan kemarin, tolong dicek sampai ke ujungnya. Kenapa baru tahun ini yang pendapatannya melimpah,” tandasnya. (Adv/Diskominfo Kukar/cc)
