Kutai Katanegara, Sketsa.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memastikan pelaksanaan Gerakan Etam Mengaji (Gema) tidak hanya berlangsung di organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga dipantau hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono Kasnu mengatakan, pelaksanaan Gema di lingkungan pemerintahan dilakukan secara berjenjang, termasuk dalam mekanisme pelaporannya.
“Semua OPD itu, termasuk kelurahan dan kecamatan. Secara berjenjang pelaporannya dilakukan oleh mereka. Kalau di kelurahan kepada camat, kemudian camat melaporkan kepada saya,” ungkapnya di Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
baca juga : Pemkab Kukar Buka Akses Pasar Produk Warga Binaan ke Dapur SPPG
Menurutnya, sejumlah kecamatan di Kukar telah secara intens melaporkan pelaksanaan kegiatan Gema. Sementara itu, pelaksanaan di wilayah lain tetap dipantau oleh pemerintah daerah meski tidak seluruhnya menyampaikan laporan secara rutin.
“Ada beberapa kecamatan yang secara intens melaporkan kegiatan itu. Meskipun yang lain juga saya pantau, dilaksanakan juga,” bebernya.
Sunggono menegaskan, Gema merupakan bagian dari 17 Program Dedikasi dalam Kukar Idaman Terbaik. Pelaksanaannya juga tidak hanya dilakukan pada waktu tertentu, tetapi menjadi kegiatan yang dijalankan setiap hari di lingkungan pemerintahan.
Selain Gema, pemerintah daerah turut memantau kegiatan keagamaan lainnya seperti gerakan safari subuh yang dilaksanakan di sejumlah wilayah.
“Termasuk gerakan safari subuh, itu juga kitaa pantau,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Gema bukan kegiatan yang bersifat sukarela bagi perangkat pemerintahan. Program tersebut merupakan amanat peraturan daerah sehingga wajib dijalankan oleh jajaran pemerintah daerah.
“Intinya kan itu amanat perda. Keharusan dilaksanakan,” tegasnya.
Di sisi lain, pelaksanaan Gema juga berkaitan dengan evaluasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya saat proses perpanjangan kontrak.
Kemampuan mengaji menjadi salah satu hal yang akan dilihat dengan membandingkan perkembangan kemampuan pegawai dari tahun sebelumnya.
“Teman-teman PPPK untuk memperpanjang kontrak itu harus dipastikan ada progres kemampuan mengajinya dari tahun lalu dibanding tahun sekarang,” jelasnya.
Mekanisme ini tidak hanya berlaku untuk PPPK yang akan memperpanjang kontrak. Bagi semua ASN Kukar yang baru dilantik, kemampuan mengaji juga menjadi bagian dari tahapan sebelum menerima surat keputusan (SK).
Sunggono mengatakan, ASN yang belum menunjukkan kemampuan mengaji dapat diminta meningkatkan bacaannya terlebih dahulu sebelum SK diserahkan.
“Yang dilantik enggak akan bisa mengambil SK-nya langsung sebelum dia setor ngaji,” tegasnya.
Ditegaskannya, mekanisme penyetoran bacaan tersebut akan dikoordinasikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Kukar.
“Kalau misalnya sekarang enggak bisa ngaji, ditahan dulu. Nanti SK minggu depan dikasihkan kalau bisa Iqro dua,” tandasnya. (Adv/Prokom Kukar/cc)
